Mukomuko Post, 12 Juni 2023 - Sebuah berita kontroversial sedang menggemparkan Kabupaten Mukomuko. Dinas Polisi Pamong Praja (Sa...
Mukomuko Post, 12 Juni 2023 - Sebuah berita kontroversial sedang menggemparkan Kabupaten Mukomuko. Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dihadapkan pada tuduhan serius setelah dilontarkan seruan tajam oleh Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Mukomuko (LP.K-P-K). Mereka menyerukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggaran operasional Satpol PP. Apa yang terjadi?
Operasi kontroversial Satpol PP yang berlangsung pada tanggal 5 Juni 2023 mendapat kritik pedas dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Ketua LP-KPK, M.Toha, dalam wawancara eksklusif dengan Mukomuko Post, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil operasi yang dianggap hanya sebagai sandiwara belaka. Bahkan, ia mengungkapkan keprihatinan yang lebih dalam bahwa panti pijat yang menjadi sasaran operasi diduga merupakan tempat pelacuran terselubung!
Pengakuan ini membuat masyarakat Kabupaten Mukomuko terkejut dan gelisah. Keberadaan tempat pelacuran yang tidak terdeteksi selama ini menjadi sumber kekhawatiran akan keamanan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. M.Toha dengan serius menyampaikan, "Dampaknya sangat mengkhawatirkan jika benar adanya tempat pelacuran di Mukomuko. Apabila situasi ini dibiarkan, maka tunggu aja murka Tuhan berupa azab yang akan menimpa Mukomuko, karena pembiaran oleh pemerintah!"
Selain itu, LP.K-P-K juga menyoroti kekurangan sertifikat keahlian bagi tenaga terapis yang bekerja di panti pijat tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas layanan, serta keamanan dan kesehatan pelanggan.
Menyikapi seruan tajam tersebut, LP.K-P-K mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (APH) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggaran operasional Dinas Satpol PP. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. LP-KPK ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko.
Hingga saat berita ini ditulis, Mukomuko Post belum menerima tanggapan resmi dari pihak Dinas Satpol PP terkait seruan ini. Kabupaten Mukomuko dan masyarakat di seluruh negeri menantikan respons yang tegas dari pihak berwenang terhadap tuduhan serius ini.
Skandal Satpol PP yang mencuat ini telah mengundang perhatian publik dan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam menangani masalah ini akan menjadi kunci penting dalam memastikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Mukomuko Post akan terus melaporkan perkembangan skandal ini demi kepentingan publik yang lebih baik.
(DH)
.jpg)
