Mukomukopost.com, 22 Mei 2023 - Kabupaten Mukomuko saat ini sedang dilanda krisis yang mengkhawatirkan akibat kegagalan dalam ke...
Mukomukopost.com, 22 Mei 2023 - Kabupaten Mukomuko saat ini sedang dilanda krisis yang mengkhawatirkan akibat kegagalan dalam kepemimpinan Bupati Sapuan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai permasalahan serius muncul di berbagai sektor, termasuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Dampak dari situasi tersebut juga merembet ke kinerja aparatur sipil negara (ASN), yang semakin kehilangan semangat dalam menjalankan tugas mereka.
Tidak dapat disangkal bahwa hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh keluarga inti Bupati Sapuan gagal memenuhi harapan dan membuktikan kompetensinya. Pejabat-pejabat terkait tidak mampu memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.
Masa kepemimpinan Bupati Sapuan di Mukomuko dianggap sebagai kegagalan merata di berbagai sektor. Tidak ada kemajuan yang signifikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, pengelolaan keuangan yang efektif, dan angka Minimum Service Standards (MCP) terus menurun. Akibatnya, pada tahun ini Kabupaten Mukomuko tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko juga merasakan dampak negatif dari situasi ini. Mereka menghadapi keterlambatan dalam pencairan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan gaji yang seharusnya diterima tepat waktu. Hal ini menjadi perhatian publik, terutama bagi masyarakat Mukomuko yang semakin kecewa dengan kemunduran yang terjadi di daerah mereka.
"Wajar saja terjadi banyak masalah ini. Pertama, terdapat permasalahan hukum yang melibatkan sejumlah pejabat. Kedua, kehadiran Bupati di kantor yang jarang terlihat. Ketiga, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka," ungkap Weri Tri Kusumaria, seorang pemuda yang berasal dari Kota Mukomuko.
Weri juga menyoroti janji-janji yang diunggulkan oleh Bupati Sapuan dalam 12 Visi-Misinya. Namun sayangnya, sepuluh program unggulan tersebut stagnan dan belum tercapai hingga saat ini. Situasi ini menjadi ukuran bagi masyarakat Mukomuko dalam menyikapi Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko juga menuai kritik pedas dari masyarakat. Setiap harinya, masyarakat memberikan komentar negatif terkait kekurangan persediaan obat, penanganan pasien yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan berbagai permasalahan lainnya.
"Kita melihat bahwa dukungan terhadap Bupati semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Dulu, 70 persen anggota DPRD mendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sinergi dan harmoni antara dua lembaga ini," tegas Weri.
(DH)