Kontroversi Sidang Panitia B Terkait Penolakan Perpanjangan HGU PT. DDP ABE: Diduga Terjadi Pelanggaran dan Kecurangan

MukomukoPost.com - Jumat, 1 Maret 2024 Oleh: Dedi Hartono. Sebuah rangkaian peristiwa kontroversial meruncing di Mukomuko, Provinsi Bengkulu...

MukomukoPost.com - Jumat, 1 Maret 2024

Oleh: Dedi Hartono.

Sebuah rangkaian peristiwa kontroversial meruncing di Mukomuko, Provinsi Bengkulu, seiring dengan penolakan keras dari sejumlah kepala desa terhadap rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. DDP Air Berau Estate (ABE). Berdasarkan kronologis yang diperoleh, ketegangan ini mencapai puncaknya dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 29 Februari 2024.

Segalanya dimulai pada tanggal 19 Februari 2024, ketika rapat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi penolakan dari Kades Air Berau terhadap perpanjangan HGU PT. DDP ABE. Kades Air Berau menegaskan perlunya menunda perpanjangan HGU hingga konflik di lapangan terselesaikan dan tuntutan masyarakat dipenuhi.

Tindak lanjut dari rapat tersebut, pada tanggal 28 Februari 2024, informasi mengenai rencana turunnya Tim B dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan BPN Provinsi Bengkulu terkait pengajuan perpanjangan HGU PT. DDP ABE mulai menyebar. Sementara itu, enam kepala desa di kecamatan Pondok Suguh dan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) secara tegas menolak perpanjangan HGU tersebut dan menuntut pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% dari luas HGU yang diajukan.

Tanggal 29 Februari 2024 menjadi puncak ketegangan, di mana Panitia B turun untuk melakukan pemeriksaan tanah terkait permohonan perpanjangan HGU oleh PT. DDP ABE. Namun, pemeriksaan tersebut dihadang oleh keberatan dan penolakan dari enam desa terkait. Bahkan, dugaan pelanggaran pun muncul, dengan laporan bahwa tempat sidang tidak netral dan rapat tersebut ditutup-tutupi.

Lebih lanjut, dalam insiden pada sore hari tanggal tersebut, enam kepala desa dan KMS mendatangi kantor PT. DDP region Ipuh setelah mendapat informasi tentang sidang panitia B terkait perpanjangan HGU. Mereka mendapati keberadaan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Mukomuko, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mukomuko. Meskipun dihadapkan dengan suasana yang tidak kondusif, para kepala desa memaksa untuk masuk ke dalam ruangan dan menyerahkan surat penolakan perpanjangan HGU kepada pihak terkait.

Keseluruhan peristiwa ini menggambarkan ketegangan yang mendalam antara PT. DDP ABE dengan masyarakat dan pemerintah daerah, dengan tudingan pelanggaran dan kecurangan yang menjadi sorotan utama. MukomukoPost.com akan terus mengikuti perkembangan dari konflik agraria ini.