Edy Mashury, Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu Mukomuko - Semenjak dicabutnya biaya pungutan ekspor CPO oleh pemerintah, hal ini ...
 |
| Edy Mashury, Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu |
Mukomuko - Semenjak dicabutnya biaya pungutan ekspor CPO oleh pemerintah, hal ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo, kemendag sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit, tetapi sampai hari ini harga Tandan Buah Segar (TBS) ditingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Mukomuko belum juga kunjung mencapai level normal seperti yang terpantau di beberapa pabrik kisaran harga 1.200-1.300/kg, hal ini disebabkan kurang tegasnya Bupati selaku kepala daerah beserta instansi terkait lainnya dalam memberikan sanksi kepada pengusaha PKS.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa petani bisa datang ke Bupati supaya memanggil pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak menyesuaikan harga TBS yang seharusnya sudah diharga 2000/kg.
"Harga Tandan Buah Sawit (TBS) sudah harus di atas Rp2.000 per kg" Selasa (2/08/2022) seperti diikutip dari video.sindonews.com .
Hal ini disampaikan juga Edy Mashury Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu "Harga TBS itu harusnya sudah menyesuaikan seperti pernyataan Mendag Zulhas, karena Negara sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit, tinggal lagi Bupati kita (red:Sapuan) berani tegas apa tidak terhadap pengusaha PKS yang ada, kan sebelum ini ada surat edaran Bupati akan memberi sanksi jika PKS tidak ikut harga ketetapan, semuanya udah tau itu. Sekarang ini penguasa mulai dari level bawah sampai pusat tidak ada keberanian dan ketegasan tentang tata kelola sawit agar mampu dan berani melawan kartel" Kamis (04/08/2022).
 |
| Edy Mashury Foto Bersama dengan Ketua Umum APKASINDO |
Edy Mashury selain sebagai ketua Aliansi juga sebagai pengamat sawit lebih lanjut menyampaikan bahwa petani tidak perlu berharap banyak lagi dengan penguasa atau kepala daerah dan beliau menyarankan jika petani ingin harga sawit normal sasuai ketetapan maka yang diperlukan adalah kekuatan besar sesama petani mendorong pemerintah agar bisa tegas berani melawan oligarki.
"satu-satunya cara agar harga TBS kembali normal adalah dengan gerakan rakyat atau people power, stop dan gembok semua perusahaan yang ada, hanya itu cara yang bisa kita lakukan agar pengusaha bisa taat dengan harga ketetapan" tutup Edy Mashury.
(dh)
.jpg)
